Komisi VI Pertanyakan Stok Bawang

03-04-2013 / KOMISI VI

Rapat Kerja (raker) Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan banyak mempertanyakan kelangkaan dan naiknya harga bawang. Persoalan ini memang jadi masalah Kementerian Perdagangan. Para pedagang di sejumlah pasar tradisional masih mengeluhkan persediaan bawang yang sangat sedikit. Mendag banyak dicecar pertanyaan soal bawang.

Anggota Komisi VI DPR Refrizal (F-PKS) mempertanyakan penangan kelangkaan bawang oleh Kemendag. “Mandegnya penanganan masalah bawang ini di mana. Apa Menkonya bermasalah? Apa koordinasinya yang bermasalah? Tanya Refrizal dalam raker tersebut. Kelangkaan dan melonjaknya harga bawang juga mungkin kesalahan dalam mengakses data kebutuhan komoditas pangan nasional.

Data yang dimiliki Mendag selalu dipertanyakan Komisi VI. “Kalau saya lihat data yang Bapak sampaikan kepada kita, saya mempertanyakan data ini,” ujar Refrizal. Kemendag dinilai tidak maksimal bekerja, mengontrol harga komoditas pangan, sehingga menjadi langka. Apalagi datanya juga tidak seragam antara Kemendag dan DPR.

Bila dicermati, menurut Refrizal, kelangkaan stok bawang itu kemungkinan terjadi penumpukan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bila dikontrol barang yang masuk ke pelabuhan, mungkin bisa dicegah sejak dini kelangkaan ini. Kemendag juga dinilai tidak punya data barang masuk ke setiap pelabuhan, terutama menyangkut barang komoditas pangan. Bila info dari pelabuhan terkontrol, maka bisa segera didistribusikan barang-barang komoditas tersebut ke sejumlah wilayah.

“Ketika bawang naik. Stoknya tidak ada. Ternyata, stoknya numpuk di Tanjung Perak. Mestinya kita tidak kekurangan. Siapa yang mainin ini. Sehingga barang kita tertahan di Tanjung Priok dan di Tanjung Perak.” Bila ada bukti barang tertahan di pelabuhan, kemungkinan ada yang sengaja mempermainkan harga. (mh), foto : od/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...